Akibat Pelaksanaan Politik Liberal Pada Abad Ke19 Bagi Indonesia Adalah
Akibat Pelaksanaan Politik Liberal Pada Abad Ke19 Bagi Indonesia Adalah

A. Di bawah

Revolusi tahun 1848 di Perancis juga mendapat gaung di Belanda. Partai Libertarian menang dan ide-ide liberal menjadi lebih populer. Prinsip liberalisme di bidang ekonomi mensyaratkan diberlakukannya usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan pemerintah atau negara. Oleh karena itu, liberalisme menuntut penghapusan kebudayaan (forced culture). Kelompok liberal juga mencakup pengusaha. Selain kelompok liberal, ada juga kelompok humanis yang juga menyerukan penghapusan sistem pertanian paksa.

Mereka melihat betapa tidak puasnya masyarakat Indonesia terhadap pertanian paksa. Berkat perjuangan kaum liberal dan humanis, penanaman paksa secara bertahap dihapuskan. Tahun 1870-an dapat dianggap sebagai akhir dari penanaman paksa. Sebuah undang-undang penting disahkan tahun ini: undang-undang pertanian, yang mengatur cara pengusaha swasta memperoleh tanah. Dan juga UU Gula yang mengatur pengalihan perusahaan penghasil gula ke tangan swasta. Dengan berakhirnya Culturstelsel (tanam paksa) di Indonesia, kebijakan kolonial liberal diberlakukan.

B. Masa Sistem Ekonomi Liberal

Sejarah Indonesia pada tahun 1870 hingga 1900 sering digambarkan sebagai masa liberalisme. Pada periode ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia, para pengusaha dan modal swasta mempunyai kesempatan untuk menanamkan modalnya dalam berbagai kegiatan perekonomian di Indonesia, khususnya perkebunan besar, baik di Pulau Jawa maupun daerah lainnya. Selama periode ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya mendirikan perkebunan besar kopi, teh, gula dan kina di Delhi, Sumatera Timur.

Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan berkat disahkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang di satu sisi bertujuan untuk melindungi para petani Indonesia dari hilangnya hak milik atas tanah mereka kepada pihak asing dan, di sisi lain, dari hilangnya hak milik atas tanah mereka kepada pihak asing. di sisi lain, kepada petani Indonesia. hukum. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi petani Indonesia dari kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya kepada asing yang menyewakannya di dalam negeri. orang indonesia untuk keperluan penanaman. Pada tahun 1880-an, industri perkebunan Eropa mulai merambah Indonesia. Undang-Undang Pertanahan tahun 1870 membuka Jawa bagi perusahaan swasta.

Baca Lainnya :

• Terminal Bus Pulo Gebang Jakarta Timur0
• Fazzio Harga: Skuter Modern dengan Teknologi Canggih untuk Mobilitas Harian0
• Mengetahui Lebih Dekat Harga dan Informasi Terbaru Tentang PS 40
• Samsung Galaxy S24 Ultra: Harga, Spesifikasi, dan Faktor yang Mempengaruhi Harga0
• Manfaat Terpenuhinya Hak Atas Perolehan Fasilitas Pelayanan Kesehatan0

Kebebasan dan keamanan pengusaha terjamin. Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki tanah, namun orang asing dapat menyewanya dari pemerintah hingga 75 tahun atau dari pemilik tanah setempat selama lima hingga 20 tahun. Perkebunan swasta kini bisa bermunculan di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 dan perkembangan navigasi uap selama periode ini mendorong pengembangan swasta lebih lanjut.

dengan sistem komunikasi yang semakin efektif dengan Eropa. Perbaikan sistem pelayaran juga dapat mempermudah transportasi. Sejak tahun 1877 dan seterusnya, pelabuhan, jalur kereta api, perluasan transportasi jalan raya dan telekomunikasi dibangun. Namun bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut hanyalah titik awal eksploitasi ekonomi baru yang dilakukan oleh kaum kapitalis (modal swasta).

Era liberal membawa penetrasi ekonomi semakin dalam ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Masyarakat adat di Jawa mulai menyewakan tanah mereka kepada perusahaan swasta Belanda untuk diubah menjadi perkebunan besar. Perkembangan perkebunan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Terlebih lagi, penetrasi sektor impor dan ekspor tekstil menghancurkan industri tenun di Pulau Jawa. Pesatnya perkembangan teh, kopi, tembakau, dan tanaman lainnya terjadi antara tahun 1870 hingga 1885. Pada periode tersebut, mereka berhasil meraup keuntungan besar dengan menjual produk tersebut di pasar dunia.

Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman komersial mulai melambat akibat turunnya harga gula dan kopi di pasar dunia. Pada tahun 1891, harga tembakau di pasar dunia pun turun drastis. Turunnya harga gula di pasar dunia disebabkan karena mulai bermunculannya perkebunan gula bit di Eropa dan tidak perlu lagi mengimpor gula dari Indonesia. Krisis perdagangan tahun 1885 menyebabkan terjadinya reorganisasi kehidupan perekonomian di Hindia Belanda. Perkebunan besar tidak lagi dimiliki oleh perorangan tetapi diubah menjadi perseroan terbatas.

Bank perkebunan tetap memberikan pinjaman kepada perkebunan, namun juga mengawasi pengoperasian perkebunan besar setelah Depresi tahun 1885. Pada akhir abad ke-19 kehidupan perekonomian Hindia Belanda mengalami perkembangan baru. Kita mulai meninggalkan sistem liberalisme murni dengan persaingan bebas dan menggantinya dengan sistem yang berpusat pada perekonomian. Kehidupan perekonomian Hindia Belanda, khususnya Pulau Jawa, dikuasai oleh kepentingan finansial dan industri Belanda, bukan oleh para penguasa perkebunan besar di Jawa.

C. Keadaan perekonomian penduduk

Berbeda dengan industri perkebunan besar di Jawa yang berkembang pesat pada masa Liberal dan sangat menguntungkan pengusaha swasta Belanda dan pemerintah kolonial, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa, semakin meningkat. Populasi yang terus bertambah memberikan tekanan pada sumber makanan.

Karena tanah yang digunakan berkualitas tinggi, padi hanya ditanam di daerah kering. Pembebasan bertahap petani dari penanaman paksa tanaman ekspor hanya membawa sedikit perbaikan karena pajak properti dan bentuk pembayaran lainnya belum ditransfer ke pemerintah, namun sumber pendapatan untuk membayar pajak-pajak ini telah dihilangkan. Penderitaan ini terutama dirasakan di wilayah perkebunan kopi, karena wilayah yang ditanami kopi sudah tidak bisa lagi digunakan untuk perkebunan lain.