Perkembangan Politik Indonesia Pada Masa Kemerdekaan
Situasi politik di Indonesia, yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 setelah masa penjajahan yang panjang, tidak serta merta stabil.

Situasi politik di Indonesia, yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 setelah masa penjajahan yang panjang, tidak serta merta stabil.Pada awal kemerdekaan, situasi politik di Indonesia masih diwarnai oleh kebingungan dan ketegangan. 

Terlebih lagi, pada saat itu, Sekutu belum siap untuk melepaskan Indonesia.

Ketidakstabilan tidak hanya terjadi di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Simak pembahasan lengkapnya di bawah ini.

Baca Lainnya :

• Rujak Bogor Terkenal Enak dan Khas, Sering Dikunjungi Ketika ke Puncak!0
• Kenali Peran Indonesia Dalam Bidang Politik Asean0
• Manfaat Daun Pepaya Bagi Kesehatan Tubuh yang Berguna Untuk diketahui!0
• Argumentasi Pendiri Bangas Untuk Menempatkan Syariat Islam0
• Manfaat Cacing Tanah Di Bidang Kesehatan Terbaru 20240

Kondisi Politik Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, situasi politik di Indonesia pada awal kemerdekaan masih tegang. Hal ini dikarenakan rakyat Indonesia terus berseteru dengan sisa-sisa tentara Jepang, yang mengklaim bahwa Sekutu telah meminta mereka untuk mempertahankan status quo di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi pasukan Inggris yang mewakili Sekutu dan NICA (Netherlands Indian Civil Administration) yang mewakili Belanda, yang telah kembali ke Indonesia atas nama Sekutu. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin negara Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan bangsa dan rakyatnya.

Perkembangan Keragaman Ideologi

Salah satu keputusan Kongres PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah pendirian Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Namun, partai politik tunggal ini mendapat banyak kritik dan kecaman.

Dalam rangka menumbuhkan kehidupan demokrasi, BP KNIP mengusulkan pembentukan partai politik. Setelah pembatalan partai politik tunggal, Pemerintah berhasil mewujudkan pembentukan partai politik di Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Maklumat Kerajaan No. X, yang berisi kesempatan bagi Pemerintah untuk mendirikan partai politik, dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Dr Moha Hatta pada tanggal 3 November 1945.

Perubahan Sistem Presidensial Ke Parlementer

Negara Indonesia pun berdiri. Namun, para pemimpin nasional berjuang untuk memilih sistem politik yang paling sesuai dengan negara Indonesia.

Sujalil mengajukan Maklumat KNIP No. 5 pada tanggal 11 November 1945, yang mencakup pembentukan kabinet yang akan beroperasi secara kolektif di bawah seorang perdana menteri. 

Perdana menteri ditunjuk oleh kepala negara.Format ini disetujui oleh Presiden Sukarno. Akhirnya, pada tanggal 14 November 1945, Kabinet Indonesia dibentuk dengan Sutan Sujalil sebagai Perdana Menteri. Ini menandai awal dari perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.