Politik Etis Indonesia
Politik Etis Indonesia

Penerapan politik moral yang paling menonjol dalam pergerakan nasional Indonesia adalah dalam bidang pendidikan.

"Kebijakan Moralitas" adalah kebijakan hukuman yang bertujuan memberikan reparasi kepada Hindia Belanda (sekarang Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu, kebijakan etis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah Belanda untuk membalas kebaikan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakatnya. Hal ini dilakukan dengan memperluas wawasan pendidikan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat.

Baca Lainnya :

• Kuliner Di Surabaya Yang Bisa Kamu Coba0
• Tokoh Pertama Kali Mengemukakan Politik Luar Negri0
• Kuliner Garut Yang Sangat Legendaris0
• Kuliner Wonosobo Yang Legendaris0
• Quarantine Adalah Apa? Pernah Viral dan populer pada masanya!0

Latar belakang politik dan moral

Politik moral pertama kali diperkenalkan pada abad kedua puluh oleh Korad Belanda Theodore van Deventer dan Peter Haas. Hal ini bermula dari kebijakan ekonomi di Belanda yang menimbulkan penderitaan besar bagi penduduk pribumi.

Kebijakan pertanian paksa atau produksi paksa dimulai pada tahun 1830. Sayangnya, sistem kerja paksa ini belum berhasil sesuai dengan peraturan awal yang ada.

Hal ini mendapat banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk politisi Belanda Max Havelaar yang menulis buku tentangnya.

Di sisi lain, Van Deventer dan Peter Broshoft juga menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda berlebihan dan eksploitatif terhadap rakyat. Akhirnya mereka memulai politik moral sebagai bentuk balas dendam.

Tiga pilar kebijakan etis

Usulan kebijakan moral ini akhirnya diterima oleh Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 saat ia naik takhta. Kebijakan etis ini kemudian tercermin dalam 3 pilar penting yang disebut Triad Van Deventer:

• Irigasi: Lansekap dan Pertanian

• Migrasi. menyerukan masyarakat adat untuk bermigrasi

• Pendidikan: menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat lokal, mendirikan sekolah dan memperluas pendidikan

Ketiga pilar tersebut telah dilaksanakan dan memberikan dampak yang signifikan, meskipun praktik penipuan Belanda masih terus berlanjut. Hal ini membuat Belanda semakin agresif dengan menerapkan berbagai kebijakan eksploitatif lainnya seperti irigasi dan imigrasi.

Namun kebijakan ketiga, pendidikan, memberikan dampak yang sangat positif, meski hanya kelompok tertentu yang diperbolehkan bersekolah. Ketika berbagai kelompok masyarakat adat mulai mengeksplorasi dan belajar tentang dunia luar, muncullah berbagai gerakan yang mendorong para aktivis nasionalis untuk berjuang demi bangsa Indonesia.

Menurut Dr. Sutomo, D. Sipto Mangunkusumo, Gunawan, Suraji dan Arti Ario Tirtokusumo akhirnya mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.